Sumber : Pengembangan pendapat Hannel A. (Basic Aspects of Cooperative Organization and Policies for their promotion in developing countries, Marburg. 1985, P.37). Yang dikutip dari Andang K. Ardiwijaya, Pengaruh Kemampuan Ekonomi Pelayanan KUD Terhadap Partisipasi Anggota, Tesis Magister Sains Fakultas Pasca Sarjana UNPAD Bandung (1993;343)

Sebagai dasar acuan keberhasilan perkembangan organisasi, maka organisasi Koperasi harus memenuhi empat persyaratan umum (Hanel, 1989:106-107), sebagai berikut:

1. Berusaha secara efisien atau produktif, artinya Koperasi itu harus memberikan manfaat dari usaha bersama itu kepada anggotanya dan menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup bagi anggotanya, artinya Koperasi tersebut harus berusaha secara efisien sebagai perusahaan/badan usaha, yang sanggup bersaing dengan berhasil di pasar.

2. Efisien atau efektif bagi para anggotanya, artinya bahwa setiap anggota akan menilai bahwa manfaat yang diperoleh karena partisipasi dalam usaha bersama/kerjasama itu merupakan kontribusi yang lebih efektif dalam mencapai kepentingan dan tujuan-tujuannya sendiri, ketimbang hasil yang mungkin diperoleh dari pihak lain.

3. Dalam jangka panjang, memberikan kepada setiap anggota, suatu saldo positif antara kemanfaatan (insentif) yang diperolehnya dari Koperasi dan sumbangan (kontribusi)nya kepada Koperasi yang jika dibandingkan dengan kemanfaatan dan sumbangan para anggota lainnya mencerminkan/rasa keadilan diantara sesama anggota kelompok.

4. Menghindari terjadinya situasi, dimana kemanfaatan dari usaha bersama itu menjadi milik umum atau dengan kata lain, mencegah timbulnya dampak-dampak dari penumpang gelap yang terjadi karena kedudukan sebagai orang luar semakin menariknya, atau karena usaha Koperasi mengarah kepada usaha bukan anggota.

Dalam kedudukannya Koperasi sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas itu dapat terletak pada kedudukan anggota yaitu dengan adanya identitas ganda. Ramudi Ariffin (1997:28) menyatakan:

“Prinsip identitas ganda anggota Koperasi akan membentuk hubungan khusus antara anggota Koperasi dengan perusahaan Koperasi. Dalam hal ini hubungan-hubungan ekonomi akan menyangkut tiga pihak, yaitu: Anggota Koperasi (sebagai unit ekonomi), perusahaan Koperasi dan pasar.”

Dengan adanya peran identitas ganda tersebut Hanel (1989:60) dapat membedakan berbagai dimensi partisipasi anggota sebagai berikut:

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik, para anggota :

- Memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan Koperasinya dan bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal atau saham, pembentukan cadangan, simpanan) dan melalui usaha-usaha pribadinya, demikian pula

- Dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan Koperasinya, dan

2. Dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memenfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan Koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Koperasi harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat memotivasi anggota untuk meningkatkan partisipasinya, baik kedudukannya sebagai pelanggan maupun sebagai pemilik.

Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita, yaitu sebagai cermin timbulnya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional disamping Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta, diharapkan akan turut serta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya turut meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat pada berbagai lapisan.

Istilah Koperasi sudah dipopulerkan sejak zaman pra kemerdekaan di Indonesia, bahkan telah dicantumkan secara gamblang dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, meskipun begitu pemahamannya secara jernih tidak begitu mudah. Untuk menjernihkan perumusan istilah Koperasi, maka menurut Ramudi Ariffin (1997:18), dapat didekatkan melalui tiga pendekatan, sebagai berikut:

1. Definisi legal, yaitu rumusan pengertian Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam hal ini hanya negara-negara yang mempunyai Undang-Undang perKoperasian saja yang memakai definisi legal. Karena Undang-Undang dirumuskan sesuai dengan kondisi masing-masing negara, maka definisi legal ini cenderung berbeda-beda.

2. Definisi esensial, yaitu pengertian tentang Koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerjasama. Mengenai pengertian esensinya ini pada umumnya tidak terdapat perbedaan karena lebih menekankan pada esensi kerjasamanya. Sedangkan dalam pembahasan ini kerjasama disini adalah Koperasi sebagai ekonomi antar individu.

3. Definisi nominal, yaitu pengertian Koperasi yang dirumuskan untuk kepentingan analisis, untuk membedakan dari badan usaha lain non-Koperasi.

Indonesia salahsatu negara yang mempunyai Undang-Undang perkoperasian, yaitu UU Kop. No. 25/1992, Pasal 1, menyebutkan :

“ Koperasi adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Istilah “Organisasi Koperasi” mulai dikenal dilingkungan ekonomi dan sosiologi. Berdasarkan hal itu maka menurut Hans H. Muenkner pengertian organisasi Koperasi dapat dibedakan dalam arti ekonomi dan arti sosiologi, sebagai berikut:

1. Dalam arti ekonomi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang anggotanya memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama, bermotivasi swadaya dalam perusahaan yang dibiayai dan diawasi bersama dengan sasaran meningkatkan kemajuan perusahaan rumah tangga anggota (promosi anggota). (1989:39-40, diringkas).

2. Dalam arti sosiologi

Organisasi Koperasi adalah perkumpulan orang yang sepakat bekerjasama selama satu periode tertentu atas dasar persamaan dan dibawah suatu kepemimpinan yang diawasi secara demokratis, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi bersama. (1989:42).

Organisasi Koperasi sebagai sistem sosio-ekonomi masyarakat, mempunyai ciri-ciri umum seperti yang dikemukakan oleh Hanel (1989:29), menyatakan:

1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar      sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (KELOMPOK KOPERASI).

2. Anggota-anggota kelompok Koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (SWADAYA DARI KELOMPOK KOPERASI).

3. Sebagai intrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (PERUSAHAAN KOPERASI).

4. Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok Koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangga masing-masing (TUJUAN/TUGAS ATAU PRINSIP PROMOSI ANGGOTA).

Koperasi merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial serta budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Koperasi melakukan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokratis, persamaan, keadilan dan solidaritas.