Otonomi Daerah dan Kewenangan

Membicarakan otonomi daerah tidak bisa terlepas dari masalah pembagian kekuasaan secara vertikal sesuatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara ‘pemerintah pusat’ disatu pihak, dan ‘pemerintah daerah’ di lain pihak. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain, tidak akan sama, termasuk Indonesia yang kebetulan menganut sistem Negara Kesatuan.

Inti yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionery power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran-serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu hanya mungkin terjadi, apabila pemerintahan pusat mempunyai kesadaran dan keberanian politik, serta kemauan politik yang kuat untuk memberikan kewenagan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Kewenagan artinya keleluasan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada didaerahnya serta menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya; keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat-daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil.

Pemberian otonomi kepada daerah, seharusnya tidak lagi didasarkan atas banyaknya jumlah urusan yang diserahkan kepada daerah, seperti kebijaksanaan yang ditempuh selama ini dalam masa pemerintahan Orde Baru. Misalnya, kebijaksanaan yang diatur dalam PP No.45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dan PP No.8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26 dati II percontohan.

Dalam PP ini sebanyak 19 urusan pusat yang meliputi 137 jenis, dan 6 urusan Daerah Tingkat I yang meliputi 26 jenis diserahkan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan di seluruh Indonesia secara seragam, tanpa disertai penyerahan kewenangan, sumber pembiayaan, personil dan peralatan lainnya, yang akhirnya bukan menjadi ‘keleluasaan berotonomi’ malahan menjadi bebab yang justru memberatkan bagi Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Karena penyerahan urusan ini bukan merupakan pemberian kewenangan yang cukup luas, melainkan hanya berupa pemindahan urusan (‘shifting of workload’) dari pusat kepada daerah.

2 Tanggapan

  1. Membicarakan otonomi daerah tidak terlepas, oleh karena itu maka otonomi daerah akan terbagi antara negara kesatuan tersebut.

  2. kurang lengkap… diperlengkap laghe yeaa…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: